Pelanggaran HAM dan Cara Mengatasinya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

    Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia dan upaya Mengatasinya”.

    Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

    Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :

    a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari         manusia secara otomatis.

    b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,          pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

    c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau          melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara          membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

1.2 Rumusan Masalah

    Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

    1.  Apa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

    2.  Hak Asasi Manusia di Indonesia

    3.  UU yang mengatur HAM di Indonesia

    4.  Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia dan contoh-contohnya

    5.  Upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia

1.3 Tujuan Penulisan

    Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui pengertian dari Hak Asasi Manusia.

1.3.2 Untuk mengetahui UU yang mengatur HAM di Indonesia.

1.3.3 Untuk mengetahui permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia.

1.3.4 Untuk mengetahui asal mula perkembangan pemikiran tentang HAM.

1.3.5 Untuk mengetahui beberapa contoh pelanggaran HAM.

1.3.6 Untuk mengetahui upaya pencegahan HAM di Indonesia

1.4 Manfaat Penulisan 

   Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Menambah pengetahuan kita tentang pengertian HAM.

1.4.2 Kita dapat mengetahui UU yang mengatur HAM di Indonesia

1.4.3 Kita dapat mengetahui apa saja pelanggaran-pelanggaran HAM.

1.4.4 Kita dapat mengetahui upaya pencegahan HAM di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

    HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002). Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

    John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).

    Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

    HAM memiliki tujuan yang sangat sederhana yaitu untuk selalu menyadari keberadaan, menghormati dan menegakkan HAM serta martabat pribadi manusia demi terciptanya keadilan dan perdamaian diseluruh dunia, khususnya bagi para anggota yang tegabung didalamnya. Didalam perspektif sejarah, berbagai upaya didalam pemikiran, telaah dan penuangan secara konseptualisasi dan perjuangan untuk mengakui dan menegakkan eksistensi HAM itu sejatinya jauh sebelumnya sudah ada sebelum penuangan secara formal didalam deglarasi itu telah muncul ditengah-tengah masyarakat umat manusia, baik dibarat maupun ditimur, meskipun masih bersifat local dan parsial.

2.2 Hak Asasi Manusia di Indonesia

    HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM menjadi jaminan filsafat yang kuat dari filsafat bangsa. Beberapa instrument HAM yang ada di Indonesia antara lain yaitu Undang - Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumennya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM . HAM dapat meliputi Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality). Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

2.3 UU Yang mengatur HAM di Indonesia

    Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia(HAM) di Indonesia adalah Undang-Undang No 39 Tahun 1999. Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tersebut antara lain sebagai berikut :

      Hak untuk hidup(Pasal 4)

      Hak untuk berkeluarga(Pasal 10)

      Hak untuk mengembangkan diri(Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16)

      Hak untuk memperoleh keadilan(Pasal 17, 18, 19)

      Hak atas kebebasan pribadi(Pasal 20-27)

      Hak atas rasa aman(Pasal 28-35)

      Hak atas kesejahteraan(Pasal 36-42)

      Hak turut serta dalam pemerintahan(Pasal 43-44)

      Hak wanita(Pasal 45-51)

      Hak anak(Pasal 52-66)

2.4 Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia dan Contoh-contohnya

    Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negaraserta hukum internasional yang berlaku.

Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten.

   Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut:

   1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai       gerakan nasional.

   2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang       fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia

   3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan hukum       melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati       hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen

   4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam       rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan       sewajarnya.

   5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi       Nasional Pemberantasan Korupsi.

   6. Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidana terorisme dan       penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya.

   7. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara serta       badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.

   8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan       HAM.

   9. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan.

  10. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses       hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh       semua lapisan masyarakat.

   Pelanggaran HAM dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

   a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :

   1. Pembunuhan masal (genosida)

      Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan       atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan       cara melakukan tindakan kekerasan (UUD No.26/2000 Tentang Pengadilan HAM)

   2. Kejahatan Kemanusiaan

      Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa serangan yang       ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pengusiran penduduk secara       paksa, pembunuhan,penyiksaan, perbudakkan dll.

   b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

      1. Pemukulan

      2. Penganiayaan

      3. Pencemaran nama baik

      4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

      5. Menghilangkan nyawa orang lain

   contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia :

   a. Kasus Tanjung Priok (1984)

      Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi  pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.

   b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong,            Jatim (1994)

      Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT. Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.

   c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)

      Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas         yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.

   d. Peristiwa Aceh (1990)

      Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka.

   e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)

      Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang).

   f. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah       kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.

   g. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang         menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.

   h. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses hukum nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan  korupsi, proses hukum nya sangatlah lama

2.5 Upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia

    Upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya :

    1. Melakukan pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka        melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

    2. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan. Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih terjadi.

    3. Mematuhi instrumen-instrumen HAM yang telah ditetapkan.

    4. Melaksanakan hak asasi yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab.

    5. Memahami bahwa selain memiliki hak asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban asasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

    6. Tidak semena-mena terhadap orang lain.

    7. Menghormati hak-hak orang lain.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

    HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

3.2  Saran

     Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

http://balines-cerita.blogspot.com/2013/08/pelanggaran-hak-asasi-manusia-ham_9.html

http://abdulazizfitriono.blogspot.com/2013/04/makalah-kewarganegaraan-hak-asasi.html