Pemerintah Thailand Tak Inginkan Perang Sipil

Bangkok,  - Pengelakan kekerasan yang berlangsung lama dan makin meningkat antara pemerintah dan pemrotes Baju Merah di Bangkok makin memburuk, dan bisa terjerumus ke dalam perang sipil yang tak diumumkan, kata Kelompok Krisis Internasional.

"Sistem politik Thailand telah macet dan tampaknya tak mampu menarik kembali negara dari konflik yang telah menyebarluas," kata kelompok pemecah konflik yang bermarkas di Brussels, dalam laporan yang disiarkan Jumat malam.


"Pertikaian di jalan-jalan Bangkok antara pemerintah dan pemrotes Baju Merah kian memburuk dan bisa menjadi perang sipil yang tak diumumkan."

Thailand akan mempertimbangan bantuan tokoh-tokoh netral dari masyarakat internasional, mungkin dari pemenang hadiah Nobel perdamaian, untuk mencegah terperosok ke dalam kekerasan yang makin luas, katanya.

Bentrokan antara militer dan Baju Merah, kelompok yang sebagian besar berasal dari perdesaan dan daerah pinggiran yang miskin, telah menewaskan 27 orang dan melukai hampir 1.000 orang sejak kampanye mereka untuk memaksakan pemilu dini, yang dimulai tujuh pekan lalu.

Puluhan ledakan misterius menghantam ibu kota, termasuk serangan-serangan granat pada 22 April, di kawasan niaga yang menewaskan seorang dan melukai sejumlah lainnya.

Bangkok dengan cemas menunggu operasi militer untuk mengusir Baju Merah dari kemah-kemah mereka di dalam kota, yang memicu pertumpahan darah.

Garis perbedaan meluas antara kelompok mapan - pengusaha besar tokoh militer dan intelektual kelas menengah - dan pemrotes, banyak di antara mereka mendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang ditumbangkan pada kudeta 2006.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil berusaha membawa pemerintah dan para pemrotes duduk bersama, namun perundingan-perundingan mengalami kebuntuan mengenai kapan pemilu akan diselenggarakan.

Baju Merah dalam hal ini menawarkan jangka waktu 90 hari, namun perdana menteri menolak usulan itu, pada akhir pekan lalu.

Krisis muncul pada saat Thailand menghadapi kemungkinan pertama suksesi kerajaan, dalam tempo lebih dari enam dasawarsa terakhir.

Pemerintah belakangan meningkatkan tuduhan-tuduhan bahwa gerakan Baju Merah memiliki tujuan untuk menjadikan Thailand sebagai republik, dan bahwa tokoh-tokoh penting mereka terlibat dalam jaringan yang kalah untuk menumbangkan kerajaan.

Laporan merekomendasikan pembentukan kelompok tingkat tinggi tokoh-tokoh internasional, termasuk penerima Hadiah Nobel Perdamaian dan Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, di Bangkok pada pekan ini, atas prakarsanya bergabung dengan tokoh-tokoh lain.

Kelompok itu akan membawa kedua pihak bertemu untuk menghentikan operasi militer, dan membatasi protes-protes `dalam jumlah lebih kecil, yang lebih menyiratkan jumlah orang dan tidak mengganggu kehidupan di Bangkok.`

Pada saat yang sama juga mulai dilakukan perundingan-perundingan mengenai pemerintah sementara dari persatuan nasional, dan persiapan-persiapan pemilu.

Pemerintah Thailand tak mungkin merangkul mediasi internasional. Menteri luar negeri dalam pekan ini sangat mencela diplomat-diplomat Barat karena berbicara dengan para pemimpin Baju Merah di kamp mereka, yang terletak di dekat kedutaan, di kawasan yang terpengaruh oleh kekerasan.