Navi Pillay Cegah Hancurnya Thailand

Thailand, — Aksi kekerasan yang menjadi-jadi antara militer versus kelompok "Kaus Merah" justru ujung-ujungnya bakal menghancurkan Negeri Gajah Putih tersebut. Berkaca dari gentingnya masalah itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya turun tangan.

PBB sebagaimana dikatakan Komisaris Tinggi HAM PBB Navi Pillay, kedua belah pihak harus mau duduk untuk berunding. Ini untuk mencegah makin banyaknya korban yang jatuh. Catatan dari berbagai media massa, seperti The Nation, AP, dan AFP, hingga Senin (17/5/2010) menunjukkan, sedikitnya 37 orang tewas selama lima hari berlangsungnya kekerasan.

Para pengunjuk rasa menyerukan agar diadakan pembicaraan yang didukung PBB untuk mengakhiri krisis politik. Namun, langkah ini ditolak Pemerintah Thailand. Seorang pemimpin kelompok demonstran dan juru runding pemerintah telah mengadakan pembicaraan telepon selama lima menit, tetapi kedua belah pihak tidak berhasil menyepakati perdamaian.

Pemerintah tetap bersikeras menuntut para pengunjuk rasa harus meninggalkan kamp mereka di pusat kota Bangkok sebelum pembicaraan dimulai. Kelompok Kaus Merah yang menuntut mundur Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva telah menduduki daerah di pusat kota Bangkok sejak pertengahan Maret.

Sementara itu, pihak pemerintah menetapkan batas waktu sampai dengan Kamis pukul 15.00 waktu setempat bagi para pengunjuk rasa untuk membubarkan diri. Kendati begitu, sebagian dari 5.000 pengunjuk rasa mendirikan kamp di kawasan yang disebut sebagai zona merah dan mengabaikan ultimatum itu.

Para demonstran menuntut militer Thailand agar menghentikan blokade terhadap kamp kelompok pengunjuk rasa Kaus Merah sebelum perundingan bisa dimulai.

Navi Pillay dalam pernyataannya kembali mengatakan, "Saya mendesak para pemimpin agar mengesampingkan harga diri dan politik bagi kepentingan rakyat Thailand."

"Untuk menghindari semakin banyaknya nyawa yang hilang, saya meminta kepada para pengunjuk rasa agar mencegah kehancuran, dan kepada aparat keamanan agar mencoba menahan diri sesuai dengan instruksi dari pemerintah," kata Pillay.